Search results
Sep 8, 2023 · Sistem pemerintahan daerah di Indonesia merujuk pada struktur dan mekanisme pengelolaan pemerintahan di tingkat regional. Dalam sistem ini, kekuasaan dan tugas diatur melalui otonomi daerah, di mana pemerintahan daerah memiliki hak untuk mengambil keputusan dan mengelola kepentingan lokal. Sistem ini penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengambilan ...
Feb 25, 2022 · Adapun dalam lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (“PPLH”), yang dimaksud dengan sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam ...
Jan 17, 2023 · 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam buku "Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara" oleh Ronto, dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara menjadi dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
Oct 14, 2023 · Dalam kedaulatan rakyat, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan, baik melalui pemilihan umum maupun melalui lembaga-lembaga demokratis lainnya. Prinsip kedaulatan rakyat berarti bahwa negara dijalankan oleh rakyat dan untuk rakyat. Setiap warga negara memiliki hak suara yang sama dalam ...
Jun 11, 2019 · Urusan pemerintahan umum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Selengkapnya dapat dibaca di sini. Urusan pemerintahan konkuren merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah ...
Sep 19, 2023 · Pemerintahan otoriter merujuk pada sistem politik di mana kekuasaan berpusat pada satu individu atau kelompok kecil. Dalam sistem ini, otoritas politik tidak terbagi dan kebebasan sipil serta hak asasi manusia sering kali tidak dihormati. Pemerintahan otoriter cenderung mengontrol media, melarang oposisi politik, dan mengendalikan kehidupan masyarakat secara ketat. Penjelasan dan Jawaban ...
Jan 24, 2017 · Hukum Tata Pemerintahan adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugasnya, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. Hukum Tata Pemerintahan (yang disebutnya dengan istilah Hukum Administrasi Negara ...
