Search results
May 6, 2024 · Setelah diberlakukannya peraturan baru mengenai penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, banyak pemahaman yang muncul terkait peraturan tersebut. Aturan baru dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib ...
- Sekilas Tentang Pengenaan PPH Pasal 21
- Perubahan Regulasi PPH 21 Terbaru
- Perubahan Skema Hitung
- Latar Belakang, Tujuan Dan Dampak Ter
- Tarif Pemotongan PPH Pasal 21 Progresif & Ter
- Subjek Pemotong Dan Dasar Pengenaan
- Contoh Perhitungan PPH 21 Ter
- Kesimpulan
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian/payroll karyawanoleh suatu perusahaan. Penggajian sendiri bisa dihitung secara manua...
Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan PPh 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi. Melalui beleid ini, skema tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ada dua, yakni: 1. Tarif berdasarkan Pasal ...
Skema perhitungan PPh Pasal 21 terbaru atau skema To Beadalah dengan mendasarkan pada subjek penerima dari jenis penghasilannya dan penerapan waktu perhitungan pajaknya. Pokok perubahan skema perhitungan PPh 21 di antaranya: 1. Perubahan seluruh skema penghitungan PPh 21 Skema penghitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk pegawai teta...
Perhitungan pajak penghasilan dan pemotongan PPh 21 cukup kompleks dan memiliki skema penghitungan yang membingungkan. Sehingga diperlukan simplifikasi dan penyederhanaan penghitungan serta pemotongan, juga pengelolaan administrasi yang tidak memberatkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Dengan adanya skema tarif efe...
Tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh menggunakan tarif pajak progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak. Untuk diketahui, sebelumnya penghasilan yang dikenakan pajak mulai dari Rp50 juta setahun dengan tarif pajak progresif PPh 21 mulai dari 5% hingga 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta dalam...
Simak tabel berikut untuk detail subjek pemotong pajak penghasilan dan jenis tarif yang digunakan untuk menghitung PPh 21-nya:
Agar lebih mudah memahami seperti apa penerapan tarif efektif rata-rata untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21, berikut contoh perhitungan dari masing-masing status penerima penghasilan tersebut:
Latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung dan melakukan administrasi pemotongan PPh Pasal 21 agar proses bisnis lebih efektif, efisien dan akuntabel. Namun penerapan skema perhitungan tarif efektif bulanan ini juga tidak memberikan dampak tambahan beban pajak ...
- Fitriya
Mar 19, 2024 · Pajak Penghasilan PPh diperbarui dalam UU HPP. Ini tarif pajak penghasilan terbaru, hingga cara menghitungnya, termasuk perhitungan PPh 21.
Berita pajak, analisis & peraturan pajak terbaru, berisi pajak daerah, pajak internasional, konsultasi, agenda & informasi kegiatan komunitas pajak.
Jan 11, 2024 · DDTC ITM merupakan rangkuman peraturan perpajakan Indonesia yang diperbarui dua minggu sekali dalam platform Perpajakan DDTC. Hingga Kamis (11/1/2024), DDTC ITM memiliki sebanyak 13 bab dan lebih dari 90 subbab. Masyarakat dapat mengakses DDTC ITM secara gratis di https://www.perpajakan.ddtc.co.id/publikasi/tax-manual/.
Jan 8, 2024 · Penyuluh Ahli Madya DJP Dian Anggraeni mengatakan penerapan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 telah diatur dalam PP 58/2023 dan PMK 168/2023, yang berlaku mulai masa pajak Januari 2024. Oleh karena itu, aplikasi baru pengganti e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 juga terus disiapkan.
Jun 1, 2024 · Berikut contoh perhitungan tarif denda sanksi pajak berdasarkan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kemenkeu setiap bulannya. PT AAA menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2024 pada 20 Juli 2025. Jumlah kurang bayar sebesar 250.000.000 dilunasi PT AAA pada 19 Juli 2025.
