Search results
Filsafat politik (bahasa Inggris: political philosophy) atau teori politik (bahasa Inggris: political theory) adalah cabang ilmu dari filsafat yang mempelajari tema-tema seperti politik, kebebasan, keadilan, hak milik, hak, hukum, pemerintahan, dan penegakan hukum oleh otoritas.
s. Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945. Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian yang luas, pemerintah dapat ...
Portal:Politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik . Politik adalah seni dan ilmu untuk ...
Nasional Keluarga Soekarno – Kiemas - Mangkunegara. Soekarno (Presiden Republik Indonesia ke-1 1945–1967, Perdana Menteri Indonesia ke-12 1959–1966) . Megawati Soekarnoputri (anak; Presiden Republik Indonesia ke-5 2001–2004, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-8 1999–2001, Ketua Umum PDI-P 1999, Ketua Umum PDI 1993–1996, Anggota DPR RI 1987–1997 dan 1999–1999)
Sidang tersebut kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang dihasilkan BPUPK sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sah. Namun sebelum itu, PPKI melakukan beberapa perubahan pada naskah UUD hasil rancangan BPUPK, terutama pada bagian-bagian yang dianggap lebih ...
Indonesia mempunyai parti-parti politik tersendiri (yakni diistilahkan rasminya sebagai partai politik) sejak 1999 berikutan Reformasi tahun sebelumnya yang menamatkan zaman Orde Baru di mana pendaftarannya diterima dalam Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia negara tersebut yang secara layak dapat ikut sertadalam pilihan raya dalam negara tersebut (atau "pemilihan umum").
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diadopsi tidak lama sebelum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagai hasil dari negosiasi diplomatik. Bersama-sama, UDHR dan kedua Kovenan dianggap sebagai teks hak asasi manusia yang mendasar dalam sistem hak asasi manusia internasional kontemporer.
